Katak Ujanan

JAKARTA, MP - Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menekan angka penderita penyakit kusta nampaknya mulai membuahkan hasil. Buktinya, jumlah penderita kusta sejak tahun 2007 terus menurun meski angkanya kecil. Bahkan pada tahun 2009, terjadi penurunan 0,03 persen dari total 700 kasus. Ditargetkan, pada tahun 2015 mendatang DKI Jakarta akan bebas dari penyakit kusta.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI, pada tahun 2008 angka penderita kusta mencapai 700 kasus atau menurun 0,98 persen dari tahun 2007. Pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan 0,03 persen yakni dari 700 menjadi 680 kasus. Rinciannya, penderita dewasa sebanyak 607 kasus dan anak-anak 73 kasus.

Asisten Kesejahteraan Masyarakat Pemprov DKI, Effendi Anas, mengatakan, sejauh ini pihaknya terus berupaya menyosialisasikan pencegahan, pengobatan, dan perawatan penyakit kusta kepada warga Jakarta. Sosialisasi itu juga bermanfaat untuk menghilangkan stigma penyakit kusta merupakan penyakit yang dapat menular dengan cepat.

“Upaya keras kami telah membuahkan hasil yang cukup bagus. Kami harapkan tahun ini jumlahnya semakin berkurang,” kata Effendi Anas, usai rapat koordinasi dengan Ditjen PP & PL Departemen Kesehatan RI mengenai rencana peringatan Hari Kusta se-dunia ke-57, di Balaikota.

Dalam penanganan penyakit kusta, para penderita tidak perlu untuk menutup diri. Justru mereka diharapkan lebih terbuka kepada masyarakat. Karena itu, dalam peringatan Hari Kusta ke-57 yang jatuh pada tanggal 31 Januari, Pemprov DKI akan melakukan kegiatan yang mempertemukan 150 penderita kusta dengan 150 masyarakat Jakarta. Kegiatan itu akan diselenggarakan di Taman Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/1).

“Kegiatan peringatan Hari Kusta se-dunia di Jakarta akan dilaksanakan pada Minggu mendatang. Tujuannya untuk mempertemukan penderita kusta dengan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian berbagai pihak dalam memberantas penyakit kusta. Supaya penyakit ini tidak lagi menjadi masalah kesehatan di kalangan masyarakat,” paparnya.

Penyakit kusta merupakan penyakit menahun yang disebabkan oleh kuman dengan menyerang syaraf tepi kulit. Selain itu, penularan kusta ini hanya melalui kontak langsung dengan penderita. “Dengan adanya pemahaman seperti ini, masyarakat bisa membantu Pemprov DKI Jakarta dalam mengentaskan penyakit kusta. Sehingga target DKI bebas kusta pada tahun 2015 bisa tercapai,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dien Emawati, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memutus jaringan penyebaran penyakit kusta. Di antaranya dengan melakukan pembersihan terhadap lingkungan yang menjadi faktor penentu kesehatan masyarakat dari berbagai penyebaran virus termasuk kusta.

Sedangkan hal lainnya yang harus dibenahi adalah, masalah sosial ekonomi dan psikologis warga. Hal itu didasari dari kebanyakan kasus, penyakit kusta banyak terjadi di kelompok masyarakat ekonomi lemah. Sedangkan mengenai psikologis, Dien mengaku harus ada perubahan stigma masyarakat terhadap penderita kusta. Sehingga masyarakat dapat menerima keberadaan mereka dan tidak mengucilkannya. (red/*bj)

JAKARTA, SGN - Juru Bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya, Boy Rafli Amar menegaskan pihaknya tak mungkin mengabulkan permintaan penempatan aparat di setiap puskesmas yang ada di Jakarta. Hal tersebut disampaikan oleh Boy dalam jumpa pers di markas besar Polda Metro Jaya. "Hal itu cukup merepotkan dalam penyediaan Sumber Daya Manusia ," papar Boy.

Permintaan penempatan aparat kepolisian di pusat kesehatan masyarakat merupakan dampak dari maraknya kasus penculikan bayi di pusat kesehatan masyarakat. Masyarakat merasa resah dan meminta rumah sakit serta puskesmas memberlakukan standar keamanan yang ketat untuk mencegah hal tersebut kembali terjadi.

Boy meminta pihak rumah sakit dan puskesmas tidak terlalu mengandalkan polisi dalam hal menjaga keamanan, karena terbatasnya sumber daya. "Misal, ada 200 puskesmas yang minta ditunggui selama 24 jam oleh Kepolisian, maka aparat yang ada di Polda Metro tidak akan cukup." ujar Boy.
Boy justru menyarankan pihak Rumah Sakit dan Puskesmas melakukan pembangunan swakarsa dalam hal keamanan.

Pihak Rumah Sakit dan Puskesmas diminta menyiapkan barisan keamanan tersendiri yang nantinya akan dilatih oleh Pihak Kepolisian, sehingga terwujud satuan keamanan sendiri yang sama terlatihnya dengan aparat kepolisian. (red/*tif)

JAKARTA, MP - Hujan deras yang mengguyur Jakarta merusak sedikitnya 150 ribu meter persegi jalan di ibukota karena genangan air merusak lapisan aspal, kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Budi Widiantoro di Jakarta, Senin. "Jumlah jalan yang rusak sekitar satu persen dari seluruh jalan arteri," katanya.

Total jalan arteri di Jakarta adalah 15 juta meter persegi, sementara total jalan mencapai 40 juta meter persegi yang terdiri atas jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Budi mengakui, jalan yang rusak itu kebanyakan terbuat dari aspal "hot mix" sehingga saat tergenang air mudah berlubang dan bergelombang.

Budi memperkirakan jumlah jalan yang bergelombang itu mencapai lima persen dari total jalan arteri atau sekurangnya 750 ribu meter persegi.

Jalan yang bergelombang tersebut harus dilapis ulang agar tidak membahayakan pengendara kendaraan yang lewat di atasnya namun tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena masih musim hujan.

"Jika memungkinkan cuacanya bagus kita akan lakukan perbaikan. Tapi itu hanya dapat dilakukan malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas," ujar Budi.

Tahun ini, anggaran perbaikan jalan dalam APBD 2010 adalah Rp300 miliar, lebih besar dari APBD 2009 yang nilainya sebesar Rp258 miliar.

Tapi jumlah tersebut dinilai belum cukup karena perbaikan total jalan di Jakarta diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp400 miliar.

Dinas PU akan mengganti aspal "hot mix" yang digunakan selama ini dengan aspal beton yang lebih kuat tapi pengerjaannya membutuhkan waktu lama sehingga membutuhkan perhitungan pengaturan lalu lintas yang cermat.

"Proses pengerjaannya sekitar 28 hari, tapi kalau jalan ditutup selama itu maka lalu lintas akan terganggu," kata Budi.

Berdasarkan data Dinas PU DKI, jalan telah diperbaiki mencapai 858.817 meter persegi dimana 2.882 meter persegi diantaranya diperbaiki dengan betonisasi karena rusak parah seperti Jalan Kwitang, Jalan Matraman Raya, Jalan RE. Martadinata, Jalan Yos Sudarso dan Jalan Warung Buncit.

Sedangkan 18.582 meter persegi lainnjya diperbaiki dengan melakukan pelapisan (layer).

Beberapa jalan yang mengalami kerusakan dari pantauan Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya adalah Jl Pondok Gede arah Garuda Jakarta Timur; Lapangan Tembak Senayan, Jl Matraman dan TL Golden arah Mangga Dua, Jakarta Pusat.

Di Jakarta Utara, kerusakan jalan terjadi di Jalan Teluk Gong dari Bandengan terusan sampai dengan BHI dan Jalan raya Cacing pintu tol Rorotan II arah ke utara sedangkan di Jakarta Barat kerusakan jalan terjadi di Jalan Ring Road Raya Cengkareng.

Di Jakarta Selatan kerusakan jalan terjadi di Jalan Rasuna Said dekat patung 66 arah utara, Jalan Sultan Agung sampai dengan Mako Pomdam Jaya, Jalan TB. Simatupang arah ke timur SPBU dan di perlintasan kereta api (KA) bawah fly over (FO) Jagakarsa.(red/*ant)

JAKARTA, MP - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan rehabilitasi empat panti sosial, pada tahun 2010 nampaknya gagal. Penyebabnya karena dewan telah mencoret anggaran sebesar Rp 200 juta, yang akan digunakan untuk mendanai rehab. Kegagalan ini merupakan yang kedua kalinya setelah pada tahun lalu, rencana serupa dikandaskan oleh dewan yang tidak menyetujuinya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Budihardjo, menjelaskan, sedianya empat panti yang akan direhab itu masing-masing adalah panti anak di Durensawit, panti jompo di Cipayung, panti jompo Margaguna Pondok Indah dan Panti Pengembangan Tuna Grahita di Cengkareng.

Budi malah menyebutkan bahwa pada tahun 2009 lalu, jumlah panti yang diusulkan direhab sebanyak 11 unit. Namun saat itu dewan hanya menyetujui empat panti. Masing-masing adalah Panti Binalaras, Panti Khusus Gelandangan dan Pengemis Balaraja, Panti Tuna Netra di Cawang dan Panti Anak Remaja di Plumpang.

“Rencana perbaikan di tahun 2009 mengalami kesulitan persetujuan dari dewan. Sehingga kita melakukan perbaikan panti secara kecil-kecilan. Hal yang sama terjadi juga di tahun 2010. Anggaran rehab ke empat panti ini juga tidak disetujui dewan,” ujar Budihardjo.

Ia menjelaskan, ke empat panti tersebut harus direhab karena telah banyak mengalami kerusakan akibat tangan-tangan jahil para anak jalanan yang dibina. Faktor usia bangunan yang telah tua juga menjadikan bangunannya tidak laik pakai. Selama ini, untuk menjaga agar tingkat kerusakannya tidak parah, Dinsos DKI telah menempatkan personilnya untuk merawat dan menjaga seluruh aset yang ada.

Bangun Panti di Kepulauan Seribu

Sementara, Dinsos DKI berkerja sama dengan Departemen Sosial juga berencana membangun panti sosial di Kepulauan Seribu. Panti ini akan dikhususkan sebagai tempat penampungan PMKS dan anjal. Sayangnya ia belum menyebut kapan pelaksanaannya dan anggaran yang dibutuhkan. Hanya saja ia menyebut, lahan untuk pembangunannya telah disiapkan seluas lima hektar di salah satu pulau Kepulauan Seribu.

Rencananya, panti ini akan dilengkapi dengan fasilitas ruang keterampilan kerja. Sehingga diharapkan para PMKS dan anjal yang dibina memiliki bekal hidup mandiri jika dikembalikan ke tengah masyarakat. “Mengingat Pemprov DKI belum memiliki tempat khusus bagi PMKS dan Anjal, maka kita akan bangun panti ini. Kami akan membicarakan rencana pembangunan panti sosial ini kepada gubernur,” terangnya.

Panti juga akan dilengkapi dengan taman interaktif. Namun pembangunan taman ini diserahkan kepada Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI. Sedangkan asrama bagi PMKS dan anjal akan dibangun bekerjasama dengan Kementerian Perumahan RI.

Selanjutnya Budi berharap, dengan adanya pengembangan panti sosial khusus PMKS dan anjal, dapat meningkatkan pelayanan dalam membina mental, spiritual dan meningkatkan keterampilan PMKS. “Apalagi panti akan dilengkapi dengan peralatan penunjang keterampilan dan instruktur yang profesional di bidangnya. Sehingga PMKS yang dibina itu nantinya tidak kalah bersaing dengan anak-anak di luar,”tandasnya. (red/*bj)

eXcellent BACKLINK
Everybody knows how important backlink, and we offer for backlink exchange to increase your site traffic and pagerank. Submit your site here, for free and permanent. Hurry, before it become pay submission.

Link farm? No, we combine your backlink with related topic article, so google will recognize your link as deeplink, which that is a good backlink.

JAKARTA, MP - Sebanyak 28 pengurus dan anggota Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dari unsur sastrawan, musisi, budayawan, perupa, tari, film, dan teater dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Selain melantik pengurus DKJ yang baru, gubernur juga mengukuhkan Wagiono Sunarto sebagai Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) yang baru dengan masa bakti 2009-2013.

Dengan pengukuhan dua lembaga penting ini, diharapkan akan meningkatkan kesenian Jakarta sehingga upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota pusat budaya bisa segera direalisasikan.

Ke-28 pengurus dan anggota DKJ yang dikukuhkan terdiri dari ahli sastra Ahmadun Y Herfanda, Diah Hadaning, Martin Aleida, dan Nur Zen Hae. Ahli musik yaitu Aisha Pletscher Sudiarso, Budi Utomo Prabowo, Dian Hadipranowo, Eric Awuy dan Abating Bangun. Sedangkan ahli seni rupa yaitu Aisul Yanto, Firman Ichsan, Marco Kusumawijaya, dan Sarnadi Adam.

Untuk pengurus dan anggota DKJ dari kalangan perfilman, yaitu Alex Sihar, Marselli, Moh Abduh Aziz dan Tanete A. Pong Masak. Seni Tari terdiri dari, Deddy Luthan, Renee Sariwulan, Rury Nostalgia dan Yudhistira Sjuman. Ahli Teater, yakni Jose Rizal Manua, Madin Tyasa, Noviami dan Sari Madjid. Sementara anggota eks officio dipercayakan kepada Asisten Perekonomian dan Administrasi Provinsi DKI Jakarta Mara Oloan Siregar dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Arie Budhiman.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, mengatakan, IKJ dan DKJ merupakan dua lembaga yang memiliki peran dan fungsi dalam peningkatan kesenian di ibu kota. Peran kedua lembaga itu sebagai mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam membangun Jakarta sebagai kota pusat budaya.

“Diharapkan kedua organisasi ini bisa lebih meningkatkan kinerja, dalam pengembangan kesenian di ibu kota,” ujar Fauzi Bowo dalam acara pengukuhan pengurus dan anggota DKJ dan Rektor IKJ di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (22/1).

Gubernur menambahkan, kehadiran DKJ telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan kebijakan untuk mendukung kegiatan dan pengembangan kesenian di ibu kota. Karena itu, diharapkan DKJ dapat menyusun program pembinaan, pengembangan, dan apresiasi kesenian meliputi seni musik, seni tari, seni sastra, seni rupa dan seni teater termasuk film, sehingga seluruh aspek kesenian itu dapat berkembang lebih baik lagi.

Dikatakan Fauzi Bowo, selama empat puluh tahun DKJ telah berkiprah dalam pembangunan dan pengembangan seni budaya untuk meningkatkan potensi citra Jakarta sebagai kota pusat budaya nasional.

“Jakarta merupakan pintu gerbang dan kancah tempat bertemunya segala daerah di dunia. Serta tempat lahirnya seni nasional Indonesia. DKJ dan IKJ mampu memberikan kesenian yang berkualitas dan berwawasan sejarah yang berakar pada budaya Indonesia,” terangnya.

Melalui sistem pendidikan, lanjutnya, IKJ sebagai perguruan tinggi kesenian terkemuka dan berkualitas diharapkan mampu membawa pola baru dalam proses pendidikan.

Karena itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan kebudayaan, gubernur berharap IKJ mampu mewujudkan misinya melahirkan seniman berkemampuan akademik dan keterampilan profesional di bidang seni. Selain itu, IKJ dan DKJ juga diharapkan berperan mengembangkan dan menyebarluaskan seni dan IPTEK bagi peningkatan taraf dan mutu kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan Indonesia.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Arie Budhiman, mengatakan, sebagai anggota eks officio DKJ dirinya melihat peran DKJ dalam kesenian perlu dukungan dan kontribusi dalam upaya pengembangan kesenian dan budaya di Jakarta. Terlebih, Jakarta memiliki reputasi seniman dan budayawan yang berprestasi cukup tinggi di tingkat nasional dan internasional.

“Tentu saja semua itu harus didukung seluruh pemangku kepentingan di jajaran Pemprov DKI dalam mengembangkan dan memposisikan Jakarta sebagai kota seni. Dengan dikukuhkan pengurus dan anggota DKJ, diharapkan program kesenian dapat meningkatkan imej Jakarta sebagai kota seni. Sehingga menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Jakarta,” harapnya. (red/*bj)

JAKARTA, MP - Untuk mengurangi jumlah pekerja seks komersial (PSK), Pemerintah Provinsi DKI akan meningkatkan frekuensi pelaksanaan razia di seluruh wilayah di DKI, yakni sekali dalam seminggu. Sasarannya adalah para PSK yang biasa beroperasi di jalan-jalan. Diprediksi jumlah PSK saat ini mencapai 9.000 orang. Sejauh ini baru ada 90 PSK yang terjaring razia dan diberikan pembinaan selama enam bulan di Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta, Budihardjo, menerangkan, jumlah PSK yang mencapai 9.000 orang ini bukan berasal dari DKI Jakarta saja, tapi juga dari daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
“Dari hasil razia itu, ditemukan 90 orang PSK yang memiliki identitas KTP DKI dan mereka langsung kita kirim ke Panti Sosial Kedoya. Sedangkan untuk PSK yang tidak memiliki KTP DKI, langsung dipulangkan ke daerah asalnya,” kata Budihardjo di Balaikota, Rabu (20/1).

Gencarnya penertiban PSK di seluruh wilayah ibu kota karena belakangan ini telah merebak virus HIV/AIDS, utamanya di kalangan PSK. Bahkan Komisi Penaggulangan HIV/AIDS (KPA) DKI memprediksi tidak kurang 15 persen dari jumlah PSK terindikasi terjangkit penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.

Dalam penanganan masalah ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi terkait seperti KPA DKI dan Dinas Kesehatan. Nantinya, sebelum dimasukkan ke panti, PSK dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Jika dinyatakan positif HIV/AIDS, langsung diberikan penanganan khusus dengan menyerahkannya ke KPA HIV/AIDS.

Bagi PSK yang dinyatakan bersih dari penyakit tersebut langsung dibina di Panti Sosial Kedoya, Jakarat Barat. Namun panti ini hanya menerima pekerja seks komersial yang memiliki KTP DKI. Sedangkan bagi PSK yang berasal dari luar Jakarta langsung dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Budihardjo juga menyebutkan, PSK yang dimasukkan ke panti akan dibina selama enam bulan. Bentuknya antara lain pelatihan keterampilan kerajinan tangan, tata boga, tata busana, dan salon. Diharapkan setelah keluar dari panti, eks PSK ini dapat membuka usaha mandiri di kawasan tempat tinggalnya.

Untuk pembinaan panti sosial, dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2010, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 50 miliar yang diperuntukan sebagai operasional 25 panti yang tersebar di lima wilayah ibu kota.

Kabid Promosi dan Pencegahan KPA DKI, John Alu Bwaman, menyatakan dari seluruh lokasi yang menjadi kantong praktik prostitusi, sekitar 10 hingga 15 persen pekerja seks diantaranya telah terindikasi mengidap virus HIV. (red/*bj)

Excel Auto Filter

Dalam software Microsoft Excel, terdapat satu fitur yang sangat berguna buat saya dalam mengolah database, namanya adalah Auto Filter. Dari namanya tentunya sudah kebayang bahwa fitur ini berguna untuk menjadi filter dalam menampilkan database. Dengan fitur Auto Filter ini, kita bisa memilih untuk menampilkan data sesuai filter yang kita tentukan sendiri, sehingga tidak perlu mencari masing-masing record. Auto Filter tidak mengubah isi database hanya membantu membuat filter dalam menampilkan database, ketika fitur ini sudah dinon-aktifkan, maka database akan kembali seperti semula.

Informasi lebih lengkap tentang Tutorial Software Excel diatas, silahkan lihat di situs ini:
Alamat Blog: http://jumabatu.blogspot.com

JAKARTA, MP - Pemprov DKI Jakarta kembali menegaskan para kepala dinas yang tidak masuk tanpa keterangan alias alpa akan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sebesar 5 persen per hari. Ketetapan ini juga berlaku bagi kepala dinas yang tidak mengikuti rapat-rapat paripurna di Gedung DPRD DKI. Kecuali jika pada saat bersamaan yang bersangkutan tengah mengikuti kegiatan kedinasan maka dapat dimaklumi. Kebijakan ini semata-mata diterapkan untuk mendisiplinkan pegawainya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, mengatakan, masalah absensi pegawai berpengaruh besar dalam menentukan besaran TKD pegawai. Faktor lainnya adalah kinerja dari masing-masing pegawai.

“Pemotongan tersebut memang sangat besar, karena biar tidak bolos lagi. Seperti hukumannya bagi seorang yang mencuri, dalam agama Islam akan dipotong tangannya. Sama halnya bagi PNS yang mangkir dari kegiatan dengan berbagai alasan akan dikenakan sanksi, tanpa melihat dari golongan I, II, bahkan eselon I sekalipun,” ujar prijanto, usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD DKI, Selasa (19/1).

TKD merupakan pengganti dari tiga jenis tunjangan yang telah dihapus sejak 2010 ini. Remunerasi ini diyakini memberikan hasil yang sangat efektif dalam penghematan APBD tahun 2010. Pelaksanaan sistem remunerasi, merupakan kebijakan dalam peningkatan efektivitas kinerja pegawai yang telah dilaksanakan di berbagai provinsi di Indonesia seperti Gorontalo, Banten, dan Jawa Barat.

Prijanto juga menyebutkan, pegawai yang melaksanakan tugasnya melebihi dari jam kerja juga akan mendapat tunjangan. Namun, pelaksanaannya akan diterapkan pada tahun 2011 mendatang. “Untuk saat ini belum bisa, karena sosialisasi pelaksanaan sistem remunerasi belum maksimal. Masih banyak pegawai yang bingung,” paparnya.

Selanjutnya, dalam sistem perhitungan TKD, Biro Kepegawaian Daerah DKI membentuk tim expert (ahli) dari pihak luar. “Mereka ahli tentang perhitungan sistem remunerasi dan sudah biasa menangani. Misalnya di Departemen Keuangan, Departemen Luar Negeri, dan Sekretaris Negara,” paparnya.

Diharapkan, sistem remunerasi ini mampu meningkatkan efektivitas kinerja PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Tuntutan reformasi birokrasi ini akan dikhususkan bagi PNS dan CPNS. (red/*bj)

JAKARTA, MP - Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta bekerja sama dengan New York, Amerika Serikat akan membentuk Perda khusus tentang larangan merokok dan bahaya nikotin bagi kesehatan. Kerjasama yang dikemas dalam bentuk Smoke Free ini sebenarnya telah ditandatangani pada Juni 2009 namun penyusunan rancangan perdanya baru akan dilakukan Tahun 2010.

Kepala BPLHD DKI Jakarta, Peni Susanti mengatakan, New York menganggap DKI Jakarta adalah Ibukota yang telah sukses dalam menerapkan Perda larangan merokok di tempat umum. Karenanya salah satu kota besar di Amerika Serikat ini mau untuk kerja sama dengan DKI Jakarta untuk membentuk perda khusus tentang larangan merokok dan bahaya nikotin bagi kesehatan.

“Perda khusus ini sedang kami rancang dalam program Smoke Free. Dimana New York sebelumnya telah menyosialisasikannya dan ternyata memberikan hasil yang efektif dalam pengurangan merokok di tempat umum,” ungkap Peni, Sabtu (16/1).

Peni menambakan, bahaya yang ditimbulkan oleh nikotin memang memiliki pengaruh terbesar bagi kesehatan. Diharapkan, dengan adannya program Smoke Free ini, warga Jakarta lebih memperhatikan larangan merokok. “Saya berharap warga Jakarta tidak menganggap ini sebagai gertakan sambal saja, tapi benar-benar ditaati dan dipatuhi dengan adanya perda khusus ini,” ujarnya.

Bahkan Peni berjanji akan menegur dan memberikan peringatan keras terhadap tempat-tempat perbelanjaan atau mall, rumah sakit, dan fasilitas umum yang tidak menyediakan tempat khusus bagi perokok. Setidaknya, bagi yang nekad merokok di tempat terlarang itu, akan dikenai sanksi berupa hukuman penjara enam bulan atau denda uang sebesar Rp 5 juta.

Selama ini, warga ibu kota yang terjaring dalam razia merokok di tempat umum, selalu menganggap tidak akan dihukum. Karenanya Peni akan lebih menegakkan Perda Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaraan Udara yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

“Mereka selalu menganggap sepele, sehingga dengan adanya perda khusus ini saya meminta kepada masyarakat serta elemen-elemen yang ada untuk bisa menyosialisasikan program Smoke Free di tempat perbelanjaan, rumah sakit dan fasilitas umum,” paparnya.

Selanjutnya ia menghimbau kepada masyarakat luas untuk memberi masukan melalui website yang disediakan BPLHD yakni www.bplhd.co.id. “Lewat website interaktif ini, laporan masyarakat tentang tidak tersedianya fasilitas merokok di tempat umum bisa langsung kita tindak lanjuti. Dari sinilah peran masyarakat sangat membantu kita dalam bekerja untuk menerapkan program Smoke Free,” tandasnya.(red/*bj)

JAKARTA, MP - Memasuki musim penghujan, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengimbau kepada warga untuk lebih mengantisipasi merebaknya penyakit diare serta demam berdarah dengue (DBD). Untuk itu, Dinkes DKI Jakarta menyiapkan sedikitnya 396 tenaga medis yang akan disiagakan di 99 titik lokasi banjir di Jakarta.

Para tenaga medis yang disiapkan tersebut terdiri dari satu dokter, satu perawat, satu ahli farmasi, serta satu sopir ambulans yang siaga di setiap titik lokasi banjir. Adapun titik-titik lokasi banjir tersebut adalah, 21 titik lokasi di Jakarta Timur, 13 titik di Jakarta Selatan, 31 titik di Jakarta Barat, 8 titik di Jakarta Pusat, serta 27 titik di Jakarta Utara.

Tidak hanya itu, Dinkes DKI Jakarta juga telah menyiapkan 17 rumah sakit rujukan yang akan digratiskan bagi masyarakat korban banjir di Jakarta. Ke-17 rumah sakit rujukan tersebut diantaranya adalah, seluruh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta serta rumah sakit vertikal milik pemerintah seperti RSPAD Gatot Soebroto, RSAL Mintoharjo, dan lain sebagainya.

Kepala Dinkes DKI Jakarta, Dien Emawati, menegaskan, langkah penggratisan biaya rumah sakit bagi korban banjir dilakukan untuk mengantisipasi jika penyakit yang diderita warga, tidak mampu ditangani oleh posko banjir setempat. Untuk mendapatkan pelayanan ini, warga cukup menunjukkan lampiran surat keterangan rujukan dari posko banjir setempat. "Sedangkan bagi warga yang tidak melalui posko cukup dengan surat pengantar dari RT dan RW tempat tinggalnya," ujar Dien.

Langkah mengantisipasi DBD, kata Dien, paling efektif dengan melakukan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Program tersebut hingga kini terbukti optimal dalam menekan jumlah penderita DBD di ibu kota. "Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi PSN harus tetap digalakkan," ungkap Dien. (red/*bj)

Memang Hari Raya masih sangat lama, namun hal ini tidak menjadi halangan buat saya. Saya tidak mau nanti tergesa-gesa membelikan BAJU MUSLIM yang bagus buat si kecil afa, anak semata wayang yang sangat saya dan suami sayangi. Saya tidak mau nanti berdesakan untuk membelikan baju yang terbaik buat Afa. Saya memilih baju dengan sangat hati2, banyak hal yang saya pertimbangkan untuk memilih baju yang pas untuk di pakai oleh anak kami tersayang.

Pertama yang kami sangat pentingkan adalah kenyamanan si kecil saat memakai BUSANA MUSLIM tersebut. Faktor ini tidak bisa kita lupakan, malahan faktor ini harus kita utamakan. Tentu ibu-ibu semua tidak mau melihat anak kesayangan kita salah tingkah karena tidak nyaman saat memakai baju barunya. Saya ingin Afa merasa super nyaman dengan bajunya, karena itu bahan baju menjadi perhatian utama saya. Dan tentu saja model baju tidak boleh yang kuno, harus yang update. Duh, jadi gak sabar melihat Afa untuk memakai baju barunya.

JAKARTA, MP - Para buruh dan pekerja di Jakarta sepertinya dapat bernapas lega karena akan mengalami kenaikan upah yang cukup tinggi. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2010 sebesar 5 hingga 15 persen dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2010 yang jumlahnya sebesar Rp 1.118.000. Kenaikan tersebut telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No 1 Tahun 2010 tentang UMSP yang telah diundangkan sejak 6 Januari 2010 lalu.

Kenaikan UMSP tersebut berlaku mulai 11 Januari 2010 dan berlaku bagi sektor unggulan di Jakarta. Rinciannya, untuk sektor bangunan dan pekerjaan umum naik sebesar 15 persen, sektor kimia, energi dan pertambangan sebesar 5-8 persen, sektor logam elektronik, dan mesin sebesar 13-14 persen, sektor otomotif sebesar 13-14 persen, sektor asuransi dan perbankan 7-10 persen, sektor makanan dan minuman 5-7 persen, sektor farmasi dan kesehatan 5 persen, sektor tekstil, sandang dan kulit sebesar 5-6 persen, serta sektor pariwisata sebesar 5 persen.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Deded Sukandar mengatakan, setiap tahunnya UMSP selalu diperbaharui mengikuti perkembangan penetapan UMP. Seperti pada 2007 lalu, perhitungan kenaikan UMSP DKI naik 5â€"8 persen dari UMP 2007 sebesar Rp 819.100. Di tahun 2008, UMSP naik menjadi 3,85â€"8 persen dari UMP 2008 sebesar Rp 972.604. Kemudian tahun 2009, UMSP menjadi 2,5â€"12 persen dari UMP 2009 Rp 1.069.865. Dan tahun ini, UMSP naik menjadi 5-15 persen dari UMP DKI 2010 sebesar RP 1.118.000.

Dia mencontohkan, gaji pekerja di sektor bangunan dan pekerjaan umum naik sebesar 15 persen dari UMP 2010 atau naik sekitar Rp 167.700. Artinya total gaji pekerja di sektor ini menjadi Rp 1.285.700. Sektor perhotelan tetap naik 5 persen atau setara Rp 1.173.900. Untuk menentukan sektor yang termasuk UMSP ini, Deded menegaskan, Disnakertrans DKI Jakarta melihat dari beberapa indikator diantaranya tingkat keselamatan kerja, teknologi, dan nilai jual produk. “Sehingga tidak semua sektor dari sembilan sektor unggulan mengalami kenaikan upah dengan besaran yang sama, melainkan berbeda satu sama lain,” ujar Deded saat ditemui di Disnakertrans DKI Jakarta.

Dia mengungkapkan, sebelum menetapkan besaran UMSP, pihaknya telah melakukan perundingan bipartit antaran asosiasi perusahaan dan serikat pekerja atau buruh sektor terkait guna tercapainya kesepakatan. Dalam perundingan tersebut, hanya disepakati besaran kenaikan UMSP untuk sektor bangunan dan pekerjaan umum sebesar 15 persen dan sub kelompok industri bahan kosmetik yang semula nilainya Rp 1.102.00 naik menjadi Rp 1.157.500 di tahun 2010. Sedangkan untuk sektor beserta sub kelompok lainnya tidak tercapai kesepakatan sehingga besaran nominalnya ditetapkan Dewan Pengupahan.

Ketika diadakan sidang Dewan Pengupahan, dicapai kesepakatan untuk sebagian sektor atau sub sektor dengan kenaikan antara 5-15 persen, kecuali sektor otomotif dan elektronik yang belum dapat disepakati. Unsur pekerja sub sektor elektronik menghendaki angka sebesar Rp 1.324.298 dan sektor otomotif sebesar Rp 1.330.887. Sedangkan unsur pengusaha menghendaki angka di sektor elektronik sebesar Rp 1.252.170 dan sektor otomotif (komponen) sebesar Rp 1.240.989 dan industri otomotif sebesar Rp 1.252.170.

“Akhirnya kedua unsur tersebut menyerahkan besaran angka nominal UMSP 2010 kepada pemerintah untuk diputuskan sebagai bahan usulan kepada Gubernur pada sidang lanjutan pada 17 Desember lalu,” ungkapnya. Lalu hasil rapat intern unsur pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian serta kondisi ekonomi pekerja atau buruh, maka pemerintah menetapkan nomisal UMSP sektor elektronik dan otomotif dengan tiga tingkatan kenaikan yaitu 13 persen, 13,5 persen, dan 14 persen.

Dengan kenaikan UMSP tersebut, paparnya, maka UMSP DKI 2010 sudah mencapai rata-rata Rp 1.317.710 per bulan atau sebesar 93 persen dari angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta. Pencapaian tertinggi dicapai sektor bangunan dan pekerjaan umum yang mencapai 97,6 persen, kedua yakni sektor logam, elektronik dan mesin 96,7 persen dan sektor perbankan sebesar 93,3 persen berada di posisi ketiga.

Penetapan UMSP ini, menurutnya, wajib dipenuhi oleh seluruh perusahaan yang tergabung dalam sektor unggulan itu. Karena kesembilan sektor tersebut dinilai merupakan sektor dengan pertumbuhan kinerja tertinggi dibandingkan sektor lainnya. Selain itu, menurut Deded, kesepakatan pemenuhan itu sudah menjadi komitmen dari seluruh unsur pekerja dan pengusaha di Jakarta sejak lama. “Jadi tidak dapat ditangguhkan seperti penerapan UMP DKI Jakarta tahun 2010,” tegasnya.

Bagi mereka yang tidak mampu memenuhinya, Deded mangancam akan memberikan sanksi sesuai dengan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berupa sanksi denda maksimal Rp 400 juta atau kurungan pidana maksimal lima tahun. “Hingga kini belum pernah ada perusahan yang tidak membayarkan kewajibannya itu,” ungkap Deded.

Terkait penetapan UMP 2010 DKI yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.118.000 per bulan atau naik 4,5 persen dari UMP 2009, dirinya mengungkapkan, sudah ada dua perusahaan yang telah mengirimkan surat penangguhan kenaikan dan hanya mampu membayarkan upah sesuai dengan UMP 2009.

Dua perusahaan itu yakni PT Yulia Sukses yang bergerak dalam perusahaan garmen, dan Koperasi Karyawan Lia yang bergerak dalam bidang pengadaan outsourcing cleaning service dan satpam. “Alasan penangguhan dua perusahaan itu dikarenakan perusahaan mengalami kerugian keuangan,” tandasnya. (red/*bj)

JAKARTA, MP - Gubernur DKI Fauzi Bowo mengatakan Pemprov telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi kemacetan yang terjadi akibat genangan yang muncul akibat hujan deras akhir-akhir ini, seperti pada Jumat (8/1) malam kemarin yang menimbulkan genangan di 10 titik di wilayah DKI.

Begitu pula dengan perbaikan dan pembersihan drainase yang telah mulai dilakukan dan telah mulai menunjukkan hasilnya. "Saya juga memperhatikan masih adanya genangan. Tapi silakan diperhatikan, genangan sudah lebih cepat menghilang," ujarnya di Balaikota Jakarta.

Namun menyadari dampak luas dari curah hujan yang tinggi itu, Pemprov DKI juga menyiapkan tim respon cepat untuk mengantisipasi genangan air yang timbul dan mengakibatkan kemacetan.

"Tim ini akan bersiaga hingga 24 jam. Ada 600 personil dalam dua shift, pukul 06.00-13.00 dan 13.00-19.00. Jika genangan dan kemacetan terjadi diluar jam itu, yang bertugas adalah shift pagi," kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Riza Hasyim di Jakarta, Jumat.

Tim respon itu merupakan tim gabungan antara Polda Metro Jaya, Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Pertamanan dimana seluruh instansi itu akan bekerjasama untuk mengurai kemacetan dan menangani genangan air.

"Ketika kemacetan terjadi akibat banjir, maka Polda dan Dishub akan bekerja sama mengalihkan arus lalu lintas," kata Riza.

Sedangkan Dinas PU Tata Air bertugas menyiapkan pompa portabel untuk mengeringkan air di kawasan yang terkena genangan sementara Dinas Pertamanan memiliki tanggung jawab untuk membersihkan pohon tersebut.

Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada Kamis malam telah memunculkan genangan di 10 titik diseluruh Jakarta antara lain di Jalan Arteri Pondok Indah dengan genangan setinggi 30 sentimeter dan Jalan Gandaria arah Kostrad 40 sentimeter.

Genangan setinggi 40 sentimeter juga terjadi di Jalan Kemang Raya dekat Apartemen Mansion Kemang Jakarta Selatan, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Bundaran Senayan serta di Jakarta Timur, genangan setinggi 30 sentimeter muncul di Jalan Kebon Nanas, Jalan DI Panjaitan, dan MT Haryono. (cok)

JAKARTA, MP - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan tidak akan menaikkan tarif busway Transjakarta dalam waktu dekat karena masih akan dilakukan kajian dan menunggu kondisi perekonomian membaik sebelum menaikkan tarif tersebut.

"Target terdekat Pemprov DKI adalah untuk mengoperasikan koridor IX dan X yang direncanakan pada akhir tahun 2010," kata Fauzi Bowo, di Jakarta Sabtu (9/1).

Saat ini, Dinas Perhubungan sedang melakukan tender bagi pengadaan armada bus senilai total Rp300 miliar untuk pengadaan 139 bus bagi kedua koridor dimana sebanyak 114 bus adalah bus single dan 25 lainnya berupa bus gandeng (articulated bus).

Sementara itu, BANI memutuskan Pemprov DKI membayar rupiah per kilometer kepada konsorsium Transjakarta di koridor IV-VII sebesar Rp12.200, lebih tinggi daripada harga lelang sebesar Rp9.500, namun sedikit lebih rendah dari harga yang diinginkan operator sebesar Rp12.885 per kilometer.(red/*b8)

JAKARTA, MP - Ratusan warga ibu kota dan sekitarnya, Kamis (7/1) berbondong-bondong membanjiri Istora Senayan, Jakarta Pusat. Mereka sengaja datang untuk menyaksikan Jakarta International Moeslem Fair I (JIMF) 2010. Sejumlah pameran buku, kuliner Islam, dan busana muslim, memenuhi stand yang ada. Kegiatan ini sedikitnya diikuti oleh lima negara yakni Indonesia, Sudan, Kazakhtan, Albania, dan Mesir.

“Saya ingin tahu isi dari Jakarta International Moeslem Fair (JIMF) 2010, makanya datang ke sini. Kalau ada buku-buku baru yang bagus, pastinya bisa saya beli. Kalaupun tidak, ya hitung-hitung refreshing sambil menambah pengetahun dengan membaca-baca buku di sini,” ujar Mutmainah, satu pengunjung asal Pasarminggu, Jakarta Selatan.

Ia mengaku senang dengan adanya kegiatan seperti ini. Sebab pameran ini dapat memberikan khazanah baru bagi warga ibu kota, utamanya bagi para pecinta buku-buku muslim berskala internasional. Warga juga bisa berbelanja berbagai jenis busana muslim khas dari negara-negara asing sekaligus mencicipi makanan khasnya.

Rencananya, kegiatan yang digagas oleh Forum Ulama Habaib Betawi (FUHAB) ini akan berlangsung 7-10 Januari 2010. Melalui acara yang bernuansa Islam ini, peserta dapat menampilkan kebudayan khasnya masing-masing. Baik melalui pameran buku, busana muslim maupun kuliner. Kegiatan ini baru pertama kali digelar di Jakarta dan dibuka oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Dalam kesempatan tersebut, gubernur memberikan apresiasi yang tinggi pada panitia maupun para pesertanya. Ia mengaku bangga dan berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan setiap tahun. Sehingga diharapkan juga dapat mendorong kebersamaan antar umat Islam di dunia. “Saya sangat senang acara ini dapat diselenggarakan dan berjalan dengan lancar semoga pemahaman dari nilai-nilai positif Islam dapat terus dirasakan,” ujarnya

Walikota Jakarta Pusat, Sylviana Murni yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan, kegiatan ini memiliki nuansa Muslim yang sangat kental dan memiliki nilai universal bagi warga ibu kota. “Kami sangat mendukung acara ini dan berharap adanya toleransi, rasa saling menghargai antar sesama meski budaya kita berbeda,” tandasnya. (red/*bj)

JAKARTA, MP - Tidak hanya usulan agar diberi gelar pahlawan. Almarhum mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid juga diusulkan agar namanya mengantikan Jl. Kramat Raya, Jakarta Pusat tempat markas PBNU.

"Bukan hanya sebagai Pahlawan Nasional, saya juga mengusulkan agar Abdurahman Wahid dijadikan sebagai nama jalan menggantikan nama Jl. Kramat Raya, tempat kantor PB NU berdomisili," imbuh politisi muda PDIP Budiman Sudjatmiko di Jakarta.

Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menilai, usulan dari berbagai pihak agar Gus Dur diberi gelar gelar pahlawan merupakan hal yang lumrah. "Jikapun ada motivasi politis, tentu merupakan motivasi politik kenegaraan dan kebangsaan untuk menjaga nilai demokrasi, HAM dan pluralisme," ujar Budiman.

Apalagi, menurut Budiman, dedikasi mantan Ketua Umum PBNU tersebut selama ini terhadap bangsa Indonesia begitu besar. "Dengan adanya kategori pahlawan nasional seperti itu, maka diharapkan bangsa Indonesia bisa terus menerus diingatkan untuk menjaga nilai-nilai tersebut," pungkas Budiman.(red/*inc)

JAKARTA, MP - Upaya Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dengan mengerahkan sekitar 1000 personilnya, saat perayaan tahun baru, telah membuahkan hasil. Terbukti seluruh taman yang ada di Jakarta, sampai saat ini dalam kondisi baik. Kalaupun ada kerusakan, tidak terlalu parah, hanya sebagian kecil saja dan dapat dinormalkan kembali dalam dua atau tiga hari ke depan.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ery Basworo mengatakan, untuk mengamankan perayaan tahun baru, sebanyak 1000 personil dikerahkan. Bahkan ia telah menyiapkan anggaran ekstra sebesar Rp 100 juta, untuk mengantisipasi jika ada taman atau pagar yang rusak dan harus diperbaiki. Beruntung, saat perayaan tahun baru kemarin, tidak ada kerusakan pada taman atau pagar secara serius.

“Hanya kerusakan kecil, tapi itu bisa dibenahi dengan kita pangkas sedikit pada bagian yang rusaknya. Diharapkan dalam beberapa hari kemudian tanaman itu akan tumbuh lagi,” kata Ery Basworo, Sabtu (2/1).

Khusus kawasan Monas, ia mengerahkan 185 personilnya, untuk membersihkan sampah yang berserakan di setiap sudut taman. Jumlah tersebut sedikit lebih banyak jika dibanding dengan hari-hari biasa yang hanya 80 personil.

Selanjutnya ia melihat bahwa warga ibu kota nampaknya sudah mulai sadar untuk menjaga ketertiban umum. Terbukti, sejumlah taman dan jalur di jalan-jalan protokol tidak ada yang rusak. Seperti di sepanjang Jl MH Thamrin, Jl Gatot Subroto, Jl Rasuna Said, Jl Jenderal Sudirman dan sebagainya, hingga kini masih dalam keadaan normal "Hanya pagar kawat pembatas yang mengalami sedikit kendor, sehingga perlu di kencangkan lagi," ungkap Erry.

Ke depan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, akan terus berupaya menjaga kelestarian lingkungan wilayah. Tidak hanya saat perayaan pergantian tahun, akan tetapi juga pada event-event lainnya. Seperti saat HUT Kota Jakarta, Lebaran Idul Fitri dan sebagainya.(red/*mtn)

JAKARTA, MP - Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta membekali keterampilan kepada warga Jakarta yang masih menganggur, lewat program pelatihan keterampilan dan keahlian di Balai Latihan Kerja (BLK) terbukti efektif mengurangi angka pengangguran. Terbukti selama tahun 2009, dari 6.000 lulusan BLK sebanyak 3.500 alumni mampu diserap dunia kerja di sektor formal dan non formal.

“Berkat keberhasilan BLK, jumlah peminatnya pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Padahal, tahun 2008 saja jumlah peserta pelatihannya hanya 3.000 orang. Keberadaan BLK membuka kemudahan bagi tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan, terlebih jumlah pengangguran diprediksi selalu meningkat setiap tahunnya,” ujar Deded Sukandar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Deded mengakui adanya peningkatan jumlah pengangguran di DKI Jakarta selama tahun 2009 dari 570 ribu orang menjadi 590 ribu orang. Untuk meminimalisir angka pengangguran, selain mengefektifkan peran BLK pihaknya juga rutin mengadakan job fair dan program transmigrasi ke luar daerah.

“Dengan adanya program transmigrasi kota, tenaga kerja berpendidikan sarjana juga bisa disalurkan bekerja ke daerah-daerah seperti Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan Jambi. Selain itu, Disnakertrans juga akan meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja lewat program Kesehatan dan Keselamatan Kerja,” ungkapnya.

Disamping itu, pihaknya juga mengimbau kepada para pemilik perusahaan untuk tidak lagi memberlakukan sistem outsourcing, karena hal itu melanggar Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. “Outsourcing dianggap sudah tidak baik bagi perkembangan pengurangan tenaga kerja di DKI Jakarta. Karena outsourcing sudah sangat kebablasan,” tegasnya.

Menurutnya, kriteria pekerjaan yang digunakan untuk outsourcing memang tidak sesuai bagi pekerja. Karena sebenarnya, outsourcing hanya diperuntukan bagi perusahaan yang tidak memiliki status pekerjaan tetap seperti, perusahaan garmen yang membutuhkan tenaga kerja karena banyak order musiman. “Kualitas pendidikan yang rendah membuat outsourcing semakin dibutuhkan. Karena itu, kita harap perusahaan tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut,” tandasnya.(red/*bj)